Terkait Mobdin, Tokoh Masyarakat Kuansing Sesalkan Sikap Bupati

TELUKKUANTAN, BerkasRiau.com- Rencana pembelian mobil dinas (mobdin) untuk Bupati dan Wakil Bupati Kuansing di tahun anggaran 2018 ini terus menuai kritik. Kali ini, kritikan datang dari salahseorang Tokoh Pendiri Kuansing, Mardianto Manan. Ia menyesalkan sikap Bupati Kuansing, Drs H Mursini MSi, yang mengaku tidak tahu dengan penganggaran dua mobil dinas yang menelan biaya lebih dari Rp6 miliar itu.

“Tak mungkin bupati tak tahu. Yang usulkan kan eksekutif, pemerintah. Kan dia yang jadi pimpinan eksekutif. Dia juga yang neken APBD. Emang bawahannya yang neken APBD. Bupati yang neken itu. Jadi, tak ada alasannya seorang bupati mengaku tidak tahu soal rencana pembelian mobil dinas itu,” kesal Mardianto Manan saat berbincang-bincang dengan Riau Pos, akhir pekan lalu.

Ia menyarankan, Bupati Mursini harus jelas sikapnya dengan rencana pembelian mobdin ini. Apalagi sekarang, katanya, ada penolakan terhadap rencana tersebut, seperti adanya pencoretan plang kantor bupati yang dilakukan OTK. Dan kritikan itu harus dijawabnya dengan baik. “Itu kritik. Jadi, sebaiknya tak usah pembelian mobil dinas itu dilanjutkan, bagus bantu masyarakat dengan duit Rp6 miliar. Banyak itu,” sarannya.

Selanjutnya, Pemkab Kuansing disarankannya agar fokus kepada pesan yang disampaikan lewat kritikan coretan itu ketimbang fokus mempolisikan pelakunya. “Itu dilakukan bisa jadi karena masyarakat terlalu kecewa, karenanya mereka nekad bertindak seperti itu. Memang itu tidak baik, tapi seorang bupati harus bijak pula, mengapa coretan itu harus ada,” kesalnya.

Bupati Mursini, dinilainya, memiliki tugas yang berat di sisa masa jabatannya. Maka dari itu, bupati harus lebih memprioritaskan urusan masyarakat ketimbang terus memburu pelaku pencoretan. “Masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Selesaikan. Berikan program-program yang mampu memberdayakan masyarakat di bidang apapun,” sarannya lagi.

Sekali lagi, alumni Magister Universitas Gajah Mada ini meminta agar rencana pembelian mobil dinas yang baru itu dibatalkan. “Kalau sekarang mobil dinas yang dipakai bupati itu Innova, tak masalah. Karena Innova kan ada juga yang bagus. Jadi, sebaiknya bupati itu memberikan uang itu untuk tingkatkan ekonomi masyarakat,” disarankannya lagi.(***)