BerkasRiau.com Kawal Riau Dengan Berita
Related Articles
PEKANBARU_BerkasRiau.com – Gerakan Mahasiswa Riau Jakarta (GEMARI Jakarta) melontarkan kritik keras terhadap proses seleksi Calon Direksi PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) Perseroda yang dinilai penuh kejanggalan dan berpotensi mencederai prinsip transparansi dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kamis (28/5/2026).
Koordinator Nasional GEMARI Jakarta, Kori Fatnawi,S.H, menegaskan bahwa masyarakat patut curiga terhadap pola seleksi yang terkesan dipaksakan dalam waktu singkat dan diduga diarahkan untuk menggiring pihak tertentu.
“Ini bukan seleksi pengelola kedai kelontong pribadi. Ini seleksi Direktur BUMD yang mengelola uang rakyat dan aset daerah. Tapi anehnya, waktu pendaftaran dan penyelesaian administrasi dibuat sangat sempit. Pertanyaannya sederhana, apakah ini benar-benar seleksi terbuka atau hanya sandiwara administratif untuk mengesahkan nama yang sudah dipersiapkan sejak awal ? ” tegas Kori.
Menurut GEMARI Jakarta, syarat administrasi yang cukup banyak dan kompleks nyaris mustahil dipenuhi secara maksimal hanya dalam waktu efektif dua hari kerja. Berdasarkan pengumuman panitia seleksi, pendaftaran dibuka sejak Senin, 26 Mei 2026 hingga Kamis, 28 Mei 2026.
Namun faktanya, Selasa menjadi hari kerja efektif terakhir, sementara Rabu bertepatan dengan Hari Raya Iduladha dan Kamis masih dalam suasana libur panjang. Kondisi tersebut dinilai semakin memperkuat dugaan adanya peserta tertentu yang telah mengetahui mekanisme seleksi jauh hari sebelumnya.
“Logika masyarakat pasti membaca ini tidak sehat. Bagaimana mungkin para pelamar diminta melengkapi SKCK, sementara jarak dari Polres Rokan Hilir di Ujung Tanjung saja cukup jauh dari ibu kota Bagansiapiapi, apalagi peserta dari kecamatan dengan akses jalan rusak dan jarak tempuh yang sangat panjang,” ujar Kori.
“Belum lagi harus mengurus surat sehat rumah sakit pemerintah, surat bebas narkoba, legalisir ijazah, hingga berbagai dokumen lainnya dalam waktu sesingkat itu. Kecuali memang ada pihak yang sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya,” sambungnya.
Kori menilai, apabila panitia benar-benar serius mencari figur terbaik untuk menyelamatkan BUMD, maka seharusnya ruang waktu dibuka seluas-luasnya agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk ikut berkompetisi secara sehat.
“Kenapa tidak diberikan waktu yang memadai agar informasi ini benar-benar diketahui masyarakat luas? Tujuannya tentu agar bisa menjaring calon terbaik dari yang terbaik, bukan malah memunculkan kesan seleksi kilat yang sarat aroma pengaturan,” pungkas Kori.
GEMARI Jakarta juga mengingatkan bahwa PT SPRH saat ini masih dibayangi persoalan hukum yang menyeret jajaran direksi sebelumnya dan diduga menimbulkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah.
“Masyarakat Rokan Hilir belum lupa bagaimana PT SPRH sampai hari ini masih menjadi perhatian aparat penegak hukum. Direksinya tersandung kasus, Plt yang pernah diangkat juga akhirnya bermasalah secara pidana. Hari ini masyarakat berharap ada pembenahan total, bukan justru melahirkan pola lama dengan wajah baru. Ini belum apa-apa, aura negatifnya sudah mulai terlihat,” tegas Kori.
Ia turut menyoroti kredibilitas panitia seleksi yang dipimpin tokoh akademisi di Riau. Menurutnya, posisi tersebut seharusnya menjadi simbol integritas dan profesionalisme, bukan justru melahirkan polemik di tengah masyarakat.
“Ketua pansel ini bukan orang sembarangan, seorang rektor perguruan tinggi di Riau. Semestinya memiliki tanggung jawab moral dan integritas untuk memberikan contoh proses yang sehat dan profesional kepada masyarakat. Jujur, kami sangat menyayangkan jika sejak awal prosesnya sudah menuai kecurigaan publik,” ujarnya.
GEMARI Jakarta juga meminta Bupati Rokan Hilir Bistamam selaku pemegang saham tunggal PT SPRH agar tidak membiarkan BUMD dijadikan alat kompromi kepentingan elit politik maupun kelompok tertentu.
“Kami mengingatkan Bupati agar jangan lalai dan jangan bermain-main. Jangan sampai masyarakat menilai seleksi ini hanya formalitas untuk mengakomodir orang titipan, apalagi jika sampai diarahkan untuk kepentingan keluarga atau kelompok tertentu. Kalau dari awal sudah tercium aroma pengaturan, maka kepercayaan masyarakat rokan hilir terhadap komitmen pembenahan BUMD otomatis runtuh,” tegasnya.
Ia menilai, kegagalan membenahi PT SPRH akan menjadi tamparan serius bagi wajah pemerintahan daerah, terlebih masyarakat masih menyimpan trauma atas berbagai polemik yang selama ini melekat pada perusahaan daerah tersebut.
“BUMD itu dibentuk untuk menopang ekonomi daerah, bukan menjadi tempat bancakan kekuasaan atau titipan bisnis penguasa. Kalau proses seleksinya saja sudah dipenuhi kejanggalan, maka masyarakat tentu semakin khawatir terhadap arah pengelolaan perusahaan ini ke depan,” Tegas Kori.
GEMARI Jakarta juga mendesak panitia seleksi membuka seluruh tahapan secara transparan kepada publik, mulai dari rekam jejak peserta, hasil verifikasi administrasi, nilai uji kelayakan dan kepatutan (UKK), hingga proses wawancara akhir.
“Jangan bermain-main dengan uang rakyat dan kepentingan masyarakat. Publik sedang mengawasi. Jangan ulangi sejarah buruk PT SPRH yang terlalu lama menjadi simbol buruk tata kelola BUMD di Rokan Hilir,” tutup Kori.(Cr5)
