BANGKINANG BerkasRiau.com – Pengurus Besar (PB) Satuan Mahasiswa Persatuan Rakyat Kampar (Satma Perak) meminta Pj Bupati Kampar mengupayakan pembayaran TPP PNS sisa untuk tahun 2016 serta tetap menganggarkan TPP untuk tahun 2017.
Demikian yang disampaikan oleh Hafiz selaku Ketua Umum PB Satma Perak kepada wartawan, Selasa (20/12) di Bangkinang.
Menurut Hafis, bagi PNS, TPP ibarat penyambung nyawa dan penyelamat hidup. Bahkan TTP acap kali sebagai penentu kualitas pendidikan anak-anak seorang PNS. Dimana, TTP juga sering dimanfaatkan oleh PNS untuk membiayai pendidikan anak-anaknya.
“Kalau gaji PNS jelas sudah dipergunakan untuk membayar hutang di Bank untuk membiayai pembangunan rumah atau untuk keperluan lainnya,” ujar Hafis.
Untuk itu, kata Hafis, Satma Perak mempunyai beberapa tuntutan kepada Pj Bupati Kampar. Yaitu, Penjabat Bupati Kampar dan DPRD Kampar tidak mengurangi besaran jumlah TPP PNS. Kemudian, Penjabat Bupati Kampar dan DPRD Segera mencairkan TPP PNS yang belum dibayarkan untuk tahun 2016. Penjabat Bupati Kampar dan DPRD tetap menganggarkan TPP PNS pada Tahun Anggaran (TA) 2017.
“Salah satu solusinya adalah dengan merasionalisasikan anggaran di seluruh Satuan Kerja. Kemudian Pemkab Kampar mesti mampu mendongkrak PAD,” tegas Hafis.
Ditambahkan Hafis, saat ini PAD Kabupaten Kampar belum tergarap maksimal.
“Buktinya, aset-aset Pemkab saja tidak terdata dan termaskimalkan dengan baik. Pendapatan retribusi parkir dan jasa layanan umum juga diduga menguap begitu saja. Ini tentu harus menjadi atensi dari Pembkab kedepan sebagai sumber dana untuk TPP PNS,” seru Hafis.
Untuk mengadvokasi terkait persoalan TPP ini, Satma Perak menyebarkan selebaran ke instansi pemerintah, dinas-dinas, kantor-kantor dengan seruan agar kebijakan TPP PNS Tetap dipertahankan kini dan masa yang akan datang.
“Kami sebarkan tuntutan dan pokok pikiran kita melalui selebaran ke kantor-kantor pemerintah, pasar-pasar dan toko-toko, kedai-kedai dan di jalanan. Isu ini harus kita sebarkan secara masif ke tengah masyarakat agar menjadi perjuangan bersama,” tambah dia lagi.
Sementara seorang PNS di Pemkab Kampar, Reni, mengaku kehidupan keluarganya sangat bergantung pada TPP ini.
“Kami sangat memohon agar pak Pj dan bupati terpilih nanti tetap menganggarkan TPP. Agar kehidupan keluarga saya dan PNS lain dapat berjalan normal,” harapnya. (cr1)
Editor: Defrizal