Kapolri Diminta Berani Bongkar Praktik Pungli SIM dan STNK

JAKARTA (BerkasRiau.com) – Anggota Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan berharap Polri melakukan gebrakan besar ‘menghabisi’ pungutan liar di sektor pelayanan publik. Kapolri Jenderal Tito Karnavian diminta berani membongkar praktik pungli pembuatan SIM dan STNK.

“Apa yang dilakukan kepolisian tidak berhenti pada 3 orang tersangka, tapi sejauh mana bisa buka jaringan perilaku aparat. Statement Jokowi saya akan pecat yang lakukan pungli, apakah betul akan dipecat? Kehadiran Jokowi harus bisa jadi pegangan bagi aparatur kepolisian,” kata Trimedya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10/2016).

Masyarakat menurut Trimedya saat ini masih punya pandangan negatif terhadap kepolisian karena dugaan pungli. Karena itu, Polri harus bisa membersihkan internalnya agar upaya penegakan hukum di instansi lain dapat optimal.

“Sejauh mana aparat polisi bisa benahi dirinya. Karena di kepolisian kita tahu betul pelayanan publik yang paling menyentuh soal SIM, STNK. Kita tunggu juga apakah Polri akan OTT di Satlantas,” kata Trimedya.

Sapu bersih pungli yang semangatnya didorong Presiden Joko Widodo harus ditindaklanjuti cepat termasuk oleh Polri.

“Polisi sebagai garda terdepan harus bersihkan dulu dirinya, di kepemimpinan. Kapolres Barat yang basah, karena banyak hiburan malam, nomer dua Jaksel, misal Polresta Medan,” imbuhnya.

Presiden Jokowi sudah membentuk tim sapu bersih pungli atau Tim Saber Pungli. Satgas yang mengutamakan anggota tim dari kepolisian juga membuat sistem pelaporan cepat untuk menampung aduan masyarakat.

“Presiden mengharapkan pungli bisa disapu bersih dari kehidupan bangsa yang lagi membangun. Oleh karena itu, Nama resmi nanti adalah Saber Pungli. Itu singkatan Sapu Bersih Pungli. Bukan pemberantasan, bukan penanggulangan tapi sapu bersih pungli,” ujar Menko Polhukam Wiranto, Rabu (12/10). (red/detik.com)