Pekanbaru,BerkasRiau.com – Aliansi Mahasiswa Rohil Peduli Pembangunan yang terdiri dari gabungan organisasi HPPMP Pekanbaru, PerPem Rohi Medan, dan IPMPP Palika melakukan aksi demonstrasi di depan gedung kantor Gubernur Riau pada Jumat 14 Oktober 2022.
Koordinator Umum (Kordum) aksi Akas Virnandi, menuturkan aksi tersebut dalam upaya menyuarakan terkait dengan dugaan permainan pemerintah provinsi Riau yang dilakukan oleh ULP Pokja. Selain itu mahasiswa juga mendesak Gubernur Riau mencopot jabatan Kadis PUPR dan UPL Pokja.
“Kami mahasiswa Rohil desak Gubernur Riau copot Kadis PUPR dan ULP Pokja serta cabut kontrak pemegang tender PT Vetia Delicipta,” tegasnya.
Terkait dengan dugaan permainan pemerintah provinsi Riau yang dilakukan oleh ULP Pokja kata Akas, di dalam pengaturan verifikasi pemenangan perusahaan sebagai calon peserta tender rekontruksi atau peningkatan kapasitas struktur Jalan Bagansiapiapi Teluk Piayi tahun 2022.
Akas menjelaskan, dugaan permainan yang dimaksud masa aksi tersebut adalah terkait dimenangkannya perusahaan PT Vetia Delicipta (VD) yang diduga tidak memiliki dokumen lengkap sertifikat layak operasi (SLO) asphal mixing plant (AMP) yang seharusnya menjadi salah satu syarat wajib bagi perusahaan calon peserta tender.
Dalam orasinya, Akas menyampaikan bahwa terkait kelalaian ULP Pokja tersebut diduga adalah unsur kesengajaan karena diduga adanya pemberian fee yang besar oleh perusahaan PT Vetia Delicipta kepada ULP Pokja.
“Dan kami juga menduga adanya keterlibatan kadis PUPR dalam mengintervensi ULP Pokja untuk mengkondisikan perusahaan tersebut” terang Akas selaku Ketua Umum HPPMP Pekanbaru tersebut kepada BerkasRiaucom
Selain itu, Kordinator Lapangan (Korlap) aksi, Aldi juga menegaskan bahwa pentingnya keterlibatan Aliansi Rohil ini sebagai salah satu elemen dalam mengawal pembangunan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir agar tidak terjadi adanya praktek KKN.
Sebab, kata Aldi, bahwa perusahaan yang mengerjakan proyek rekontruksi atau kapasitas struktur jalan Bagansiapiapi Teluk Piayi ini kedepan memiliki pengaruh yang besar terhadap kebidupan masyatakat yang ada di Rokan Hilir.
“Oleh karenanya kualitas pembangunan yang menjadi prioritas provinsi ini harus betul- betul dikerjakan oleh perusahaan yang melalui jalur perifikasi yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku” katanya.(***)