Wabup Rohil Akui Ada Pungli dipanitia Pilpeg

ROHIL, BerkasRiau.com – Wakil Bupati Rohil Drs Jamiluddin mengakui pernah terjadi panitia pemilihan penghulu (Pilpeng) meminta sejumlah uang kepada para calon penghulu. Bahkan ada yang mundur. Karena tidak sanggup memenuhi permintaan panitia. Hal itu sebutkan wabup saat mengisi Rapat Pembekkalan Pemilihan Penghulu Secara Serentak Tahap II, di Gedung Serbaguna Bagansiapiapi, Selasa (18/7)

“Itu benar adanya dan tak etis rasanya saya sebut disini, namun pesan saya jangan sampai tahun ini terulang kembali,” kata Wabup usai memberikan pembekalan.

Bahkan sambung Wabup lagi, angkanya sangat fantastis ada mencapai 65 juta dan ada yang 35 juta. Meskipin dalih dan alasannya kurangnya anggaran pelaksanaan sangat tidak dibenarkan.

“Jadi netrallah jadi panitia, jangan mendukung siapapun dan harus laksnakan tugas sesuai Perda dan aturan yang telah ditetapkan. Sekalipun yang nyloon adalah saudara dari panitia itu sendiri” tegas Wabup.

Ia menyarankan jika mau membantu cukup dikotak suara saja dengan kata lain gunakam hak pilih dan bukan malah menyebabkan adanya kecurangan-kecurangan. Apalagi panitia yang dipilih merupakan orang-orang yang dipercaya dan perpanjangan tangan pemda Rohil untuk melaksnakan demokrasi pemilihan Penghulu secara serentak Tahap II.

Ia juga menyarankan jika menemhi kendala panitia diminta untuk berkoordinasi kepada panitia di Kabupaten. Apabila bertanya kepada orang yang tak berkompeten dikhawatirkan akan menyalahi peraturan yang berlaku.

“Jujur saja banyak laporan kepada saya tentang desa ini baik kekompakan penghulu dan Bpkep yang kurang, sampai dengan mau mareka melapor ke saya. Jadi saya tegaskan tidak ada intervensi apalagi minta dukungan Bupati atau saya karena kami sepakat bahwa biarlah warga didesa tersebut yang memiki siapa penghulunya yang tepat,” papar Wabup.

Wabup juga menyarankan agar para panitia bisa bekerja dengan profesional dan dilarang melakukan pungli kepada para calon. “Jangan sempat saya dengar meminta uang apalagi yang maju orang mau dan mampu tapi tak punya dana harua patah karena adanya pungutan yang tak mampu dipenuhi,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Rohil, H Jasriyanto mengatakan bahwa peserta yang hadir saat itu berjumlah 101 orang yang merupakan ketua panitia pemiliham penghulu. “Kita berikan pembekalan tentang tugas dan kewajiban para panitia, harus dilaksnakan ddngan sebaik-baiknya,” kata Jasriyanto.

Sementara itu untuk anggaran Pemilihan Penghulu beraumber dari Alokaai Dana Desa (ADD) atau Alokasi Dana Kepenghukuan (ADK) yang penganggaranya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).

“Tidak ada alasan kekurangan dana, karena desa kita serahkan untuk penganggarannya jika warga dibawah 4000 jiwa sebesar 50 juta sedangkan diatas 40000 jiwa bisa mencapai 100 juta.” kata wabup mengingatkan. (nton)