Inlaning: Perekrutan Tenaga Keamanan RSUD Bangkinang Tidak Sesuai Dengan Perkapolri 24 tahun 2007

Kampar, BerkasRiau.com – Kepala Divisi Indonesia Law Enforcement Monitoring (Inlaning) Syailan Yusuf angkat bicara terkait perekrutan tenaga keamanan yang dilakukan oleh pihak RSUD Bangkinang.

Tupoksi RSUD Bangkinang itu kan pelayanan masyarakat. Urusan tenaga keamanan biarlah diurus oleh lembaga lain yang membidangi, kata Syailan Yusuf, Senin (1/2/2021).

“Lebih baik pihak RSUD Bangkinang fokus dengan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Terlebih, persoalan tenaga keamanan itu diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Management Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/Instansi/Lembaga Pemerintah.

Artinya, perekrutan tenaga kemanan oleh pihak RSUD Bangkinang tidak sesuai dengan Perkapolri Nomor 24 tahun 2007.

Jadi, untuk apa RSUD Bangkinang merekrut tenaga kemanan sendiri. Kan sudah ada lembaga mengurusi dan apa payung hukum RSUD Bangkinang.

“Kalau tidak ada payung hukum, bisa melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007,” sebutnya.

Sebelumnya diberitakan, perekrutan tenaga keamanan yang dilakukan oleh pihak managemen RSUD Bangkinang diduga menggunakan tangan calo memungut biaya administrasi kepada calon pekerja.

Pungutan biaya administrasi bervariasi, mulai dari Rp 3 juta hingga Rp 8 juta perorang. Diketahui, ada sebanyak 193 yang mendaftar dimana saat ini dalam seleksi administrasi.

Seperti disampaikan oleh salah seorang pelamar kerja yang tak ingin namanya dipublikasikan kepada awak media, bahwasanya dirinya dimintai biaya sebesar Rp 8 juta untuk lulus seleksi administrasi.

“Saat ini, saya hanya punya Rp 3 juta dan lagi mencari tambahan,” ujarnya, Rabu (20/1/2021).

Dia tak mengira dimintai biaya administrasi sebagai syarat lulus administrasi. Padahal semua syarat telah dipenuhi. Namun begitu karena membutuhkan pekerjaan tersebut dirinya berupaya memenuhi permintaan.

Lain lagi dengan salah seorang peserta kepada awak media yang juga tak ingin namanya dioublikasukan. Percuma saja memasukan berkas tanpa ada orang dalam dan biaya administrasi takkan lulus, katanya.

“dongau-dongau ada biaya administrasi, banyaklah orang yang bilang. Urang kan kini main piti, sementaro awak ndak punya, mano kan lolos,” ungkapnya.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh dr. Delvan Syukri, ketua panitia seleksi administrasi. Bahwa pihak panitia tidak pernah memungut biaya administrasi sepeserpun.

“Untuk biaya administrasi kita gratiskan,” katanya ketika ditemui diruang kerjanya, Selasa (19/1/2021). (Red)