BerkasRiau.com Kawal Riau Dengan Berita
Jakarta, BerkasRiau.com – Pemantau Keuangan Negara resmi melaporkan Kapolres Rembang ke Propam Mabes Polri dan Propam Polda Jawa Tengah.
Patar Sihotang, SH., MH., Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara (PKN) menyatakan bahwa, PKN melaporkan Kapolres Rembang Ke Propam mabes Polri dan Propam Polda Jawa Tengah. Karena di duga tidak Profesional dan Prosedural dalam menangani Kasus Korupsi seperti yang di laporkan PKN ke Kapolres rembang, tentang dugaan Korupsi pada pekerjaan preservasi pelebaran jalan Rembang Blora yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Demikian di sampaikan Patar Sihotang, SH., M., ketua Umum PKN pada saat Konfrensi Pers di Kantor Pusat PKN di jl Caman Raya no 7 jatibening, Bekasi, pada tanggal 21 mei 2022 Jam 14 .OO sampai jam 17.00 WIB .
“Pemantau Keuangan Negara (PKN) melaporkan Kapolres Rembang ke Propam Mabes Polri dan propam Polda Jawa tengah Karena di di duga Melanggar perkap Nomor 6 Tahun 2019, tentang Penyidikan tindak Pidana dan Kode Etika dan Profesi kepolisian RI. Seperti di maksud pada perkap nomor 14 tahun 2011 pasal 7 dan tidak sesuai dengan Visi Presisi yang diusung Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yaitu Presisi prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan,” kata Patar Sihotang.
Lanjut, Patar memaparkan fakta-fakta antara lain , Bahwa Pada tanggal 15 Oktober 2021 Pemantau Keuangan Negara (PKN) telah melaporkan Dugaan Korupsi di Instansi Pekerjaan Umum (PU) dengan Modus Merubah Speksifikasi Tulangan Besi saluran U -Ditch dan Tutup U-Ditch. Sehingga menimbulkan kerugian negara.
Adapun data awal proyek tersebut adalah Nama Tender : PRESERVASI PELEBARAN JALAN REMBANG-BLORA yang di menangkan PT BUT TIR BAS yang beralamatkan di Jl. Mayjend Panjaitan No.xxxxx Banjarnegara — Banjarnegara (Kab) Jawa Tengah dengan NPWP Nomer 02 625 551 3-xxxx 000, dengan harga Penawaran Rp. 136.968.232.000,00., sebagai pemenang lelang.
Bahwa Hasil Investigasi Tim PKN ke lapangan telah di temukan penyimpangan antara lain Berdasar informasi dari masyarakat atas keluhan ambrolnya ( Hancurnya ) Penutup U Ditch di depan
Terminal Type C Sulang — Kabupaten Rembang.
Selanjutnya, Tim PKN melakukan
pengecekan untuk membuktikan kebenaran aduan tersebut lebih teliti dengan pengambilan semple Proyek yang sama pada 3 (Tiga) titik yang berbeda.
Dengan berbekal alat rekam (Video / Foto),Meteran dan Sketmat Digital (Ukuran Lingkar Besi) dengan menemukan fakta di lokasi, membenarkan bahwa ditemukan kondisi Penutup U Ditch saluran Preservasi Pelebaran Jalan sebelah Kanan-sebelah Kiri Pasar Kecamatan Sulang, Kurang Lebih 1.500 M, dalam kondisi ambrol pada 3 (Tiga) titik
yang disebutkan dengan menemukan Tulangan atau Kerangka Besi yang tidak sesuai, lanjut Patar.
Lagi, bermodal Sketmat Digital (Alat Ukur) tersebut, setelah Tim PKN
melakukan Pengukuran ditemukan ukuran besi tulangan antara : 7,3 mm, 7,8 mm, 8,4 bahwa Seharusnya besi yang digunakan sesuai rencana (RAB) adalah besi ukuran 13 mm ulir. Tetapi fakta yang ada di lokasi rata-rata yang dipakai adalah besi ukuran 8 mm polos, sehingga mengakibatkan di beberapa lokasi hancur dan terjadi peryimpangan spesifikasi Pekerjaan dan Mark up Harga material besi dan bahan Beton, beber Patar lagi.
Sambung Patar, menjelaskan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021, PKN menerima Surat dari Polres Nomor B/SP2HP/323/X/2021/RESKRIM, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP ), dan pada tanggal 10 November 2021, PKN menerima Surat Undangan Permintaan Klarifikasi.
Selanjutnya, kami dari Tim PKN menghadiri Undangan dan memberikan keterangan sebagai Pelapor Pada tanggal 15 November 2021, di Ruang Satreskrimsus Tipikor Polres Rembang. Selanjutnya, pada tanggal 15 Desember 2021, PKN menerima Surat Pemberitahuan Hasil penyelidikan (SP2HP ) Nomor B/SP2HP /382/XII/2021/RESKRIM. Intinya menyatakan bahwa, Pekerjaan Preservasi Pelebaran jalan Rembang Blora adalah Pekerjaan yang di kerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bukan lah di lakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah.
Bahwa semenjak tanggal 15 Desember 2021 Sampai sekarang 18 Mei 2022 sudah 5 Bulan tidak ada lagi perkembangan dan tidak jelas.
Patar mengungkapkan, karena laporan PKN sudah mangkrak 5 bulan tidak jelas, bagaimana perkembangannya maka, PKN sesuai dengan amanat pasal pasal 6 dan 9 peraturan kepala kepolisian Nomor 6 Tahun 2019, tentang Penyidikan Tindak Pidana dan pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian nomor 14 Tahun 2011. PKN melaporkan Kasus ini kepada Propam Mabes Polri dan Propam Polda jawa tengah dengan harapan, PKN agar terlaksana Visi Presisi dari Kapolri dan agar Profesioanal Polri benar benar tercapai dan terlaksana.
Karena tuntutan profesionalisme Polri merupakan kebutuhan tugas dalam mewujudkan Polri sebagai Polisi Sipil yang profesional, berwibawa dan dapat dipercaya oleh rakyatnya. Dan untuk mewujudkan postur Polri sebagai sosok penolong, pelayan, dan sahabat masyarakat serta sebagai penegak hukum yang jujur, benar, adil, transparan dan akuntabel guna memelihara keamanan dalam negeri yang mantap dan dinamis.
Demikian di sampaikan Patar Sihotang pada acara penutupan acara konperensi pers sambil menunjukkan Bukti laporan Ke propam Polda jawa tengah dan Propam Mabes Polri.***(Rls PKN).