ROHIL, BerkasRiau.com – Nasib 19.000 tenaga honorer Pemkab Rokan Hilir (Rohil) saat ini sedang dibahas oleh Komisi IV DPRD Rohil bersama Pemda Rohil.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Syarifudin, MM, yang dihadiri oleh juga dihadiri seluruh Kepala Operasional Perangkat Daerah (OPD), Asisten II H Hasrial serta seluruh UPTD se-Kabupaten Rokan Hilir utuk pembayaran honorer serta biaya yang dikeluarkan masing-masing OPD dimintai keterangan data para tenaga honorer.
“Isu perumahan honorer ini tidak segera dibahas, dikhawatirkan akan terjadi gejolak sosial yang meluas di kalangan honorer,” ujar Syafrudin, Senin (13/3/17).
Asisten I H Hasrial menerangkan, Pemkab Rohil belakangan ini sudah beberapa kali rapat dengan seluruh OPD membahas kebutuhan tenaga honorer di masing-masing OPD serta dikaitkan dengan kondisi keuangan saat ini yang mengalami penurunan pendapatan.
Asisten I H Hasrial menerangkan, Pemkab Rohil belakangan ini sudah beberapa kali rapat dengan seluruh OPD membahas kebutuhan tenaga honorer di masing-masing OPD serta dikaitkan dengan kondisi keuangan saat ini yang mengalami penurunan pendapatan.
Namun dari hasil rapat dilingkungan Pemkab Rohil itu belum ada keputusan mengatakan apakah tenaga honorer akan segera dirumahkan. Karena pihaknya saat ini bersama BKD masih dalam tahapan verifikasi data serta penyesuaian tenaga honorer dengan OPD yang baru dibentuk.
“Rasanya belum ada solusi yang tepat, jadi merumahkan honorer itu masih dalam tahap pemikiran saja. Itu baru wacana, Bupati belum ada mengeluarkan keputusan,” kata Hasrial.
Kemudian DPRD dan Pemkab Rohil akan kembali hearing untuk membahas hal tersebut karena belum ditemukan solusi kongkrit antara DPRD dan Pemkab apakah setuju merumahkan ribuan tenaga honorer atau tidak, tandas Hasrizal. (ton).
Editor: Defrizal