BerkasRiau.com Kawal Riau Dengan Berita
BANGKINANG, BerkasRiau.com – Puluhan pengusaha jasa konstruksi Kampar bergolak. Mereka mengeluhkan berbagai persoalan. Mulai dari isu suap, isu pengkondisian proses lelang dan berbagai persoalan lain yang mereka klaim tidak berpihak.
Buntut dari berbagai keluhan itu, Senin (9/3/2020) pekan lalu, para kontraktor mendatangi gedung dewan perwakilan rakyat. Kedatangan mereka diterima Ketua DPRD bersama Komisi IV.
Sepekan setelah pertemuan di dewan itu, para kontraktor kembali mendatangi gedung rakyat. Senin (16/3/2020), mereka menyambangi DPRD untuk menindaklanjuti pertemuan pertama. Kali ini mereka diterima Komisi IV. Pokja ULP turut dihadirkan. Perwakilan dinas terkait ikut hadir pula. Begitu juga dengan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kampar turut hadir.
Menyikapi aspirasi para kontraktor ini, Ketua Kadin mengeluarkan maklumat.
Pertama, Ketua Kadin, Rinto Pramono menyebut, pihaknya sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dan penyedia barang dan jasa untuk menciptakan iklim dunia usaha jasa konstruksi yang kondusif, bersih dan transparan yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha jasa konstruksi lokal Kampar.
Kadin juga mendorong pemerintah bersama asosiasi profesi jasa konstruksi untuk meningkatkan profesionalisme anggota agar terwujud pengusaha yang memiliki mutu dan kemampuan kerja.
Dalam pada itu, Kadin mendukung penuh upaya pembinaan hubungan antar kedua belah pihak yang berlandaskan iktikad baik, taat dan patuh pada aturan dan ketentuan yang berlaku, serta dapat menyelesaikan perselisihan dan perbedaan pendapat dengan musyawarah yang berlandaskan azas keadilan.
Kadin mendukung upaya pemkab bersama pengusaha jasa konstruksi untuk menghidarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat dapat menimbulkan persaingan tidak sejat.
Rinto meminta pengusaha jasa konstruksi meningkatkan kualitas kerja demi kepuasan publik serta dapat meningkatkan kemampuan financial dari tahun ke tahun.
Kadin menyarakan, mengingat pelelangan barang dan jasa cukup memakan waktu, hendaknya pemkab segera melakukan proses pelelangan di awal tahun anggaran.
Kadin meminta LPSE mengkordinasikan standarisasi pelelangan, kapasitas infrastruktur dan keamanan sistem informasi dan minta LPSE menajamkan kemampuan yang berkaitan dengan aturan e-purchasing (pembelian) dan siatem e-tendering (tender). (Moreno)