ROKAN HILIR, BerkasRiau.com – Kendati Dinas Pendidikan selalu mengkampanyekan Pungutan liar (Pungli) di setiap kesempatan, namun pada prakteknya masih saja terus terjadi. Seperti diungkapkan salah satu orangtua siswa SMAN I Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Rabu (18/01/2017).
Kepada wartawan di Pekanbaru, sumber yang minta identitasnya dirahasiakan itu, mengaku tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dibentuk beberapa waktu lalu oleh pemerintah, tidak membawa pengaruh apa-apa di Rohil.
Orangtua siswa tersebut bukan sekedar omong kosong. Ia pun memperlihatkan secarik kertas dari dalam tasnya, bukti pungutan yang dilakukan pihak SMAN 1 Rantau Kopar pada 18 November 2016 lalu.
Dalam surat yang ditandandatangani Bendahara Komite Harnis Putri Rahayu SPd tersebut menyebutkan, bersama ini kami sampaikan kepada bapak/ibu agar dapat segera melunasi semua tunggakan yang dinilai pungli oleh sumber. Kemudian pada catatan NB tertulis, tunggakan paling lambat dilunasi tanggal 30 November 2016.
Diantaranya uang iuran Komite September sampai Desember, Uang Osis, Uang Baju Seragam, tunggakan lain-lain/kursi, LKS/buku cetak, Kartu siswa, dan raport. Jumlah total tunggakan yang ditujukan kepada orangtua siswa tersebut sebesar Rp 675 ribu.
Saat hal itu dikonfirmasi, Kepala sekolah (Kepsek) SMAN I Rantau Kopar, Abdul Rahman, membenarkan adanya pungutan tersebut. Ia mengaku pungutan itu merupakan kesepakatan antara orangtua siswa, Komite dan pihak sekolah pada Juli 2016 silam.
“Pungutan itu kan hasil kesepakan antara orangtua siswa, Komite dan pihak sekolah Juli lalu. Kalau tahun 2017 ini sudah tak ada lagi. Karena sudah ada aturan yang dikeluarkan oleh Presiden sehingga terhitung Januari tahun ini tak ada lagi pungutan”, ucap Abdul Rahman menjawab wartawan saat dikonfirmasi via selularnya.
Abdul Rahman menegaskan, dirinya siap mempertanggungjawabkan pungutan tersebut jika ada yang mempersoalkan. Namun demikian kepada wartawan Abdul Rahman meminta agar informasi tersebut jangan dibesar-besarkan.
Menariknya, ketika ditanya ada tidaknya daftar hadir orangtua siswa saat kesepakatan itu dibuat, lagi-lagi Abdul Rahman meminta agar masalah itu jangan terlalu dibesar-besarkan. (fin).
Editor: Defrizal