BerkasRiau.com Kawal Riau Dengan Berita
BANGKINANG BerkasRiau.com – Kejahatan di dunia pendidikan akhirnya terbongkar sudah, setelah sejumlah Kepala UPTD P&D di Kampar dicercah dan dimaki oleh anggota Panitia khusus (Pansus) DPRD Kampar saat hearing ke gedung dewan perwakilan rakyat kota Bangkinang, Senin (19/12).
Dari pantauan BerkasRiau.com di gedung parlemen, sejumlah dewan geram melihat tingkah laku kepala UPTD yang tidak mau berkata jujur.
Bahkan ada juga yang menjawab pungutan pengadaan baju seragam sekolah yang disediakan oleh pemerintah bekualitas tergolong bagus dan murah.
“Program ini tidak ada sifatnya pemaksaan ataupun menekan wali murit untuk membelinya, sebelum program ini dijalankan, kami sudah dipanggil ke Kubang untuk mensosialisasikan program ini, kalau walimurit tidak menyetujui boleh tidak mengambil, dan seragam ini sangat bagus dan murah,” ungkap Tatang salah seorang kepala UPTD Tambang.
Hal yang sama juga dilontarkan oleh kepala UPTD lainnya, yakni, Saharrudin UPTD Kampar, katanya pengadaan pakaian semua tidak ada bersifat paksaan, jika pakaian yang diambil tidak sesuai atau rusak, juga dikembalikan oleh wali murit.
“Bahkan hingga sampai saat ini sekolah di Kampar ini memiliki hutang puluhan juta yang belum dibayarkan oleh pihak sekolah,” katanya
Senada dengan itu, Agus Nardi UPTD Kampar Kiri Hulu juga mengatakan hal sama.
“Itu adanaya, pakaian sudah nyampek kebawa dan uang belum dibayar ke PT. Surya Pelindo, yang berkantor di Kubang, PT ini lah yang menyediakan seragam ini,” terang Agus.
Pengakuan puluhan kepala UPTD itu membuat sejumlah anggota dewan menjadi murka, bahkan menurut H. Kasru sala seorang anggota DPRD Kampar apa yang disamapaikan kepala UPTD sangat bertolak belakang dari pengakun guru yang mengajar.
“Kalian tidak mau mengaku, dan pernyataan kalian tidak sesuai dengan kenyataannya dilapangan, sementara kami menemukan fakta dilapangan wajib setiap walimurit mengambil baju seragam disekolah,” tegas H. Kasru.
H. Sahrul Aidi Ma’azat dari praksi PKS juga menilai seluruh keterangan kepala UPTD diseting oleh pihak ketiga.
“Semua pengakuan mereka sama, sepertinya mereka sudah diatur oleh pihak ketiga,” ujarnya.
Menurut sejumlah anggota dewan lainnya dunia pendidikan di kabupaten serambih mekah ini sudah dicemari oleh prilaku pungutan liar.
“Dunia pendidikan di daerah kita sudah tidak bagus lagi, demi menyelamatkan jabatan kepala UPTD banyak kepala sekolah membuat laporan fiktif dengan memotong dana bos,” sambung Diski yang juga anggota DPRD Praksi PAN.
Hingga berita ini diturunkan hearing yang dipimpin Fahmi praksi PKS itu belum menemukan kesimpulan.(***)
Penulis:
Editor :