BPJS Kesehatan Gelar Forum Diskusi dengan Pemkab Kampar

Bangkinang, BerkasRiau.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) menggelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Kampar yang dipimpin Asisten III Samsul Bahri.

Acara tersebut diikuti Ketua Komisi II DPRD Kampar Zumrotun serta beberapa Kepala OPD terkait seperti Dinas Sosial, Didukcapil, DPMD, Bapeda, Disperinnaker, DPPKA, Rahmad Asri Ritonga Kepala Kantor Cabang Pekanbaru, Asti Putri Dewi Santri Kepala Kantor Cabang Kampar yang dilaksanakan diruang rapat lantai III Kantor Bupati Kampar, Kamis(10/10).

Asisten III Samsul Bahri dalam analisa data yang dipaparkan oleh BPJS Kesehatan mendorong masyarakat maupun pihak swasta dapat memanfaatkan dan melaksanakan tanggung jawabnya selaku penerima jaminan, karena letak Kabupaten Kampar yang strategis dengan Pekanbaru masyarakat diberikan banyak pilihan pelayanan kesehatan, dan kepada dinas terkait untuk dapat melakukan integrasi data.

“Pemkab Kampar meminta kepada BPJS Kesehatan untuk dapat menyurati agar nantinya setiap permasalahan yang ada dapat di bahas dan dicarikan solusinya, tiap dinas terkait segera melaksanakan integrasi dan kedepannya segera melakukan rapat teknis guna mengambil kebijakan lanjutan serta strategi dan langkah yang akan dilakukan,” ungkap Samsul Bahri.

Kepala Kantor BPJS Pekanbaru Asri Ritonga menyampaikan bahwa jaminan kesehatan Nasional ini tujuannya agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak dapat berobat karena tidak adanya biaya, sehingga forum komunikasi ini merupakan yang kedua kalinya dilaksanakan agar terjalin hubungan komunikasi yang baik dalam pelayanan kesehatan.

“Dari Maret – September ada penambahan peserta sebanyak 27.295, sementara penerima bantuan iuran 238.378, bukan penerima bantuan iuran 76.555, Jamkesda dan PJKMU Askes (transisi) 34.290 dengan total keseluruhan 468.101. Cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Kampar hingga September dibutuhkan penambahan 125.468 peserta untuk mencapai UHC,” ungkap Rahmat.

Diharapkan kedepannya pemerintah dapat mendorong optimalisasi pendaftaran badan usaha dapat membantu mengurangi beban pemerintah daerah dalam jaminan kesehatan, dimana saat ini potensi badan usaha yang belum terdaftar ada 100 badan usaha yang belum terdaftar BPJS Kesehatan. Mendorong partisipasi masyarakat umum dan pihak swasta dalam mendukung program JKN – KIS melalui Program donasi dan CSR, dimana data PBPU menunggak per kecamatan per September 2019 secara keseluruhan sebesar 46,3 milyar rupiah, dengan gotong royong semua tertolong.(Disk/Rano)