Saturday , October 19 2019
Home / Lingkungan / Inlaning Minta Polres Kampar Ambil Langkah Hukum terhadap Jimmy Alias Ahua 

Inlaning Minta Polres Kampar Ambil Langkah Hukum terhadap Jimmy Alias Ahua 

KAMPAR, BerkasRiau.com – Indonesia Law Emforcement Monitoring (Inlaning) mendesak jajaran penegak hukum untuk mengambil langkah hukum terhadap pengusaan kawasan hutan secara illegal oleh Jimmy alias Ahua.

Sudah empat tahun gugatan legal standing dimenangi Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR) atas lahan milik Jimmy alias Ahua, namun lahan seluas 574,6 hektar itu masih dikelola dengan bebas oleh Jimmy alias Ahua.

“Saya minta kepada Polres Kampar untuk dapat mengambil langkah-langkah hukum terhadap pelaku kejahatan kehutanan yang terjadi di depan mata kita, jangan dibiarkan,” kata Kepala Divisi LSM Inlaning, Syailan Yusuf, Rabu (11/9/2019).

Disampaikan, perbuatan Jimmy alias Ahua yang telah merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan, yaitu dengan membangun perkebunan kelapa sawit seluas 574,6 hektare di Dusun Simpamg Kare, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar didalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

“Ini sudah sangat jelas merupakan perbuatan pidana sebagimana diatur dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, harus segera ditindak,” tuturnya.

Pasal 92 ayat (1) huruf a berbunyi, orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) tahun dan paling lama 10 (Sepuluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit 1,5 milyar rupiah dan paling banyak sebesar 5 milyar rupiah.

Pada pasal 93 ayat (1) huruf b berbunyi, orang perseorangan yang dengan sengaja menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) tahun dan paling lama 10 (Sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1,5 milyar dan paling banyak Rp 10 milyar.

Nah, apalagi yang mesti ditunggu, para penjahat kehutanan ini mesti segera ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan kehutanan lain, pungkasnya. (Tim)

print

Check Also

DLH Kampar Siap Jaga Kelestarian Lingkungan Hidup, Ini yang Dilakukan 

KAMPAR, BerkasRiau.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar menyatakan komitmennya dalam menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup …