BerkasRiau.com Kawal Riau Dengan Berita
Related Articles
ROHIL,BerkasRiau.com – Menyusul terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) pasca Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriyah di wilayah Bagansiapiapi, Komisi B DPRD Rokan Hilir memanggil Pemkab Rohil dan manajemen PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) untuk meminta penjelasan sekaligus langkah konkret mengatasi persoalan tersebut.
Dengan tegas Komisi B DPRD agar pengurus PT.SPRH melakukan evaluasi kinerja karyawan Stasiun Pengisian Bahanbakar Umum (SPBU) milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) – PT.SPRH.
“Kita berharap SPBU batu empat ini dibuka, persoalannya bisa tidak SPBU ini dibuka,” kata Anggota Komisi B DPRD Rohil, H.Ijas Kori dalam rapat RDP bersama jajaran pengurus PT.SPRH Rohil, diruang banggar DPRD Rohil, Senin (30/03/2026).
Katanya lagi, bahwa saat ini masyarakat menginginkan perubahan terhadap SPBU batu empat agar lebih baik lagi kedepan jangan merugi lagi.
“Ini beberapa waktu kemaren ada masalah kekosongan minyak, persoalannya disitu maka terjadilah rapat kita ini. Masyarakat tak tau managemen, itu urusan internal agar karyawan itu betol- betul bekerja sesuai tupoksinya. “ujarnya.
Rapat yang digelar di kantor DPRD Rohil itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Basiran Nur Effendi dan Imam Suroso, Ketua Komisi B Cindy Rahmadani, Wakil Ketua Komisi B Zahrul Saufi, serta anggota Komisi B lainnya. Dari pihak pemerintah daerah hadir perwakilan Disperindag serta Bagian Ekonomi Setda Rohil. Sementara dari PT SPRH turut hadir jajaran direksi dan manajemen.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD menegaskan agar SPBU milik PT SPRH segera dioperasikan untuk mengurangi kesulitan masyarakat mendapatkan BBM, terutama pada momentum pasca-lebaran yang biasanya memicu lonjakan kebutuhan bahan bakar.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi B, Zahrul Saufi, meminta agar pengelolaan SPBU milik Pemda Rohil dilakukan secara lebih maksimal. Ia menekankan agar kejadian kelangkaan BBM dan kenaikan harga sepihak oleh pedagang eceran tidak kembali terulang.
“Komisi B meminta pihak manajemen SPBU mengevaluasi seluruh persoalan yang terjadi, baik terkait kelangkaan BBM tersebut,” ujar Zahrul.
Menurut keterangan manajemen PT SPRH, sebagian karyawan dirumahkan karena tingginya biaya operasional yang tidak sebanding dengan keuntungan usaha. Namun, DPRD menilai kebijakan tersebut harus dikaji ulang.
“Kalaupun ada karyawan yang dirumahkan, perlu ditinjau kembali. Atau setidaknya seluruh hak mereka harus diselesaikan sesuai ketentuan,” tegas Zahrul.
Ditempat yang sama, Ketua Praksi PKB Anggota DPRD Rohil, Muhammad Syah Padri, mengatakan sebelum terjadi kelangkaan minyak pasca lebaran ia sudah mengingatkan. Namun hal yang dikhawatirkan tersebut tetap terjadi.
“Ini sejak awal kami sudah ingatkan dari jauh- jauh dulu. Baik itu diruang paripurna diruang pimpinan karena SPBU ini berdampak pada masyatakat,” kata Syah Padri.(Cr5)
