PEKANBARU, BerkasRiau.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Masyarakat Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) Kabupaten Rokan Hilir gelar audiensi bersama Wagubri Riau, H Wan Tamrin Hasim, Jumat (19/05/2017) diaula gedung Pauh Janggi Kota Pekanbaru-Riau.
Kedatangan tim PEKAT IB Rohil disambut baik oleh Wakil Gubernur Riau, H Wan Tamrin Hasim sekira jam 16.30 wib, Hal tersebut berhubung Gubernur Riau baru kembali dari tanah suci mekah guna menjalankan ibadah umroh.
Sebelum, dilakukan Audiensi tersebut dengan penyampaian aspirasi secara tersurat resmi. Tak hanya kepada pihak Pemerintah Provinsi Riau, Aspirasi yang sama juga disampaikan kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.
Dalam suasana itu tampak mencair ketika berbincang terkait daerah tanah kelahiran yang sama-sama dilahirkan dan dibesarkan dari Rokan Hilir tepatnya desa labuhantangga.
DPD PEKAT IB Rohil mewakili dari masyarakat mendesak Pemeintah Provinsi Riau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau agar ikut memberikan solusi terkait lemahnya perekonomian masyarakat saat ini. Pada poin berikutnya, juga mendesak pihak Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Riau segera mengatasi problema tenaga guru honorer peringkat SLTA.
Terkait maraknya peredaran Narkoba diwilayah hukum Kabupaten Rokan Hilir, hal itu dibuktikan dengan pernyataan pihak Kejari Rohil bahwa Rokan Hilir peringkat pertama penanganan Kasus narkoba terbanyak se-Riau.
Ketua DPD PEKAT Rohil meminta kepada Gubernur Riau untuk menjembatani permasalahan terkait keterlambatan transfer dana bagi hasil (DBH) migas oleh pemerintah pusat ke kas daerah.
“Hari ini kami telah berupaya melakukan audiensi guna menyampaikan aspirasi masyarakat persoalan daerah. Ini kita lakukan dengan santun, kami berharap aspirasi kami didengar. Namun juga tidak menutup kemungkinan andai kata nantinya aspirasi kita didengarkan atau tidak terealisasi maka, DPD PEKAT lB dari berbagai daerah tidak segan-segan untuk menggelar demo secara besar-besaran.”kata Arwin.
Ketua DPD PEKAT IB Rohil, Arwin menegaskan dalam penyampaian aspirasi tersebut jika realisasinya tidak nyata maka tidak segan-segan akan melakukan demo besar-besaran diprovinsi riau. bersama Pimpinan Wilayah Riau guna memperjuangkan hak-hak Kabupaten/Kota yang selama ini seperti dizolimi oleh pihak pusat. Dan juga di kementerian RI guna memperjuangkan hak-hak daerah terkhususnya Rokan Hilir yang selama terzolimi.
“Kami riau daerah penghasil, daerah penyumbang devisa terbesar kanapa hak kami sebagai penerima dana bagi hasil (DBH) ditunda -tunda, kami minta kepada pihak pusat segera mentransfer dana bagi hasil migas yang merupakan hak kami.”pungkas Arwin. (nton)