Lingkungan

BANGKINANG, BerkasRiau.com – Keberadaan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau yang kita kenal dengan istilah Galian C di Kecamatan Koto Kampar Hulu dan XIII Koto Kampar berpotensi merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Disebutkan Syawal, warga Koto Kampar Hulu, aktivitas ini membuat jalan menjadi kotor penuh lumpur di musim hujan dan akan berdebu bila musim kemarau sehingga sangat menganggu …

Pekanbaru, BerkasRiau.com – Pada tanggal 31 Maret 2020, pukul 06.00 pagi, citra satelit mendeteksi sebanyak 28 titik panas atau hotspot di Provinsi Riau. Jika dibandingkan dengan hotspot yang terdeteksi pada Senin (30/3/2020) kemarin, jumlah hotspot pagi ini tercatat meningkat dari 11 menjadi 28 hotspot. Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, Bibin Sulianto mengatakan, jumlah hotspot di Riau …

Kampar, BerkasRiau.com – Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR) meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar, mengawasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mengolah Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari lahan yang perkaranya sudah inkracht dalam kawasan hutan. “Inkracht itu maksudnya sudah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa lahan atau kebun tersebut berada dalam kawasan hutan,” ujar …

Kampar, BerkasRiau.com – Tindaklanjuti laporan YLHBR atas lahan yang dikuasai Jimmy alias Ahua di HPT Batang lipai seluas 574,6 hektare, Tim KLHK RI diwakili Gakkum Seksi II Pekanbaru, Senin (16/3/2020) turun ke Kampar. Usai melakukan pertemuan di Kantor YLBHR di jalan Letnan Boyak Bangkinang, Tim KLHK bersama YLBHR melakukan koordinasi dengan pihak Pengadikan Negeri (PN) Bangkinang. Kepada awak media, Ketua …

Kampar, BerkasRiau.com – Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR) meminta kepada Pemda Kabupaten Kampar untuk meninjau ulang tidak perizinan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Kampar Alam Mas Inti (PT KAMI) yang berlokasi di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. “Pemda Kampar mesti tinjau ulang perizinan PKS PT. KAMI yang masih dalam proses pembangunan agar tidak menimbulkan dampak sosial …

Siak, BerkasRiau.com – Kabupaten Kampar menerima 6.825 Hektar lahan perhutanan sosial yang akan dibagikan kepada 1536 kepala keluarga di lingkungan hutan yang ada di beberapa titik di Kabupaten Kampar. Demikian dikatakan Bupati Kampar, H. Catur Sugeng Susanto,SH usai mengikuti penyerahan SK perhutanan sosial yang diberikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo kepada perwakilan masyarakat yang dilaksanakan di Taman Rekreasi Tahura, …

Pekanbaru, BerkasRiau.com – Hari ini Jumat (21/2) dua kenegerian di Kabupaten Kampar akan mendapatkan SK Hutan Adat Adat dari pemerintah Republik Indonesia. SK ini akan diserahkan langsung kepada Perangkat adat dua kenegerian oleh Presiden Jokowi di Taman Hutan Raya (Hatura) Sultan Syarif Hasyim Kabupaten Siak. Dua Kenegerian ini adalah Kenegerian Kampa dan Kenegerian Patapahan. “Dari propinsi Riau hanya dua kenegerian …

KAMPAR, BerkasRiau.com – Sumber air menjadi salah satu kendala dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Rimbo Panjang Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Kemarau panjang mengakibatkan munculnya beberapa titik api diwilayah Rimbo Panjang. Titik api di lahan gambut menjadi penyumbang bencana asap, kata anggota Koramil 07/Kampar, Kodim 0313/KPR yang tergabung dalam Tim1 Subsatgas 6 Kecamatan Tambang, Pelda Azhar Hasibuan, Rabu (11/9/2019). …

KAMPAR, BerkasRiau.com – Indonesia Law Emforcement Monitoring (Inlaning) mendesak jajaran penegak hukum untuk mengambil langkah hukum terhadap pengusaan kawasan hutan secara illegal oleh Jimmy alias Ahua. Sudah empat tahun gugatan legal standing dimenangi Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR) atas lahan milik Jimmy alias Ahua, namun lahan seluas 574,6 hektar itu masih dikelola dengan bebas oleh Jimmy alias Ahua. …

KAMPAR, BerkasRiau.com – Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR) meminta agar PT. Tasmapuja benar-benar memberikan lahan seluas 20 % dari kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK) yang akan dilepaskan dari kawasan hutan untuk masyarakat tempatan. “Ini sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor: P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawawan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan untuk sumber TORA,” ungkap Suwandi, Sekretaris YLBHR …