BerkasRiau.com Kawal Riau Dengan Berita
BANGKINANG, BerkasRiau.com – Selain mengeluhkan adanya indikasi praktek suap bila ingin dapat proyek, kontraktor juga menuding proyek-proyek kategori Pokok Pikiran (Pokir) atau proyek aspirasi dewan telah ”diborong” oleh oknum di DPRD sendiri.
”Yang namanya pokir, maaf cerita, (katanya) kalian punya, kemana kami (bertanya). Kalau untuk tim, wajar. Tapi jangan semua, kami mau makan juga,” keluh Jon Jiba saat RDP, Senin (9/3/2020).
”Kalau ada umpanya punya bapak-bapak ibu-ibu 10, kasi pula kami 2, tanda kebersamaan. Kami tidak serakah,” ucap Jiba lagi.
Persoalan semacam ini, kata dia, sudah sejak lama mereka rasakan.
”Persoalan ini sudah lama terjadi, ndak sehari dua hari. Sudah bertahun. Sudah berlumut,” beber dia.
Menurut Jiba, hal ini perlu ia sampaikan pada RDP ini, agar ”monopoli” proyek tidak sampai terjadi, demi kebaikan bersama.
”Ini kita buka, demi kebaikan bersama. Jika tidak, tengoklah kita hancur bersama,” tegas Jiba.
Kepada wakil rakyat, Jiba berpesan agar memaknai pilosofi kata wakil rakyat, yaitu harus mendahulukan kepentingan rakyat.
”Setahu saya, bapak wakil rakyat. Wakilnya rakyat. Rakyat induk semangnya. Jangan dibalik, bapak (jadi) induk semang. Macam mana logikanya?,” tutup Jiba mengakhiri pembicaraan.
Ketua DPRD, Muhammad Faisal menampik kalau DPRD disebut memborong proyek pokir.
”(Dewan borong pokir?) Saya rasa nggak ya,” ujar Faisal meluruskan.
Menurut Faisal, pokir merupakan aspirasi yang ditampung anggota dewan dari dapil masing yang kemudian diusulkan melalui dinas terkait.
”Nanti dinas lah yang mengatur bagaimana mekanismenya,” tutup Faisal. (Moreno)