Dewan Pers: Kami Tak Pernah Minta Verifikasi Media jadi Syarat Kerjasama dengan Pemda

Banjarmasin, BerkasRiau.com  – Bersempena peringatan Hari Dewan Pers (HPN) di Kalimantan Selatan digelar pertemuan antara Dewan Pers dengan pimpinan redaksi media cetak, elektronik dan media online di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Kamis (6/2/2020) siang.

Salah satu yang menjadi topik pembicaraan pada saat itu terkait verifikasi media oleh Dewan Pers yang mejadi persyaratan kerjasama media oleh beberapa Pemerintahan Daerah (Pemda) di Indonesia.

Salah seorang pimpinan redaksi menanyakan soal adanya permintaan dari Dewan Pers kepada Pemda  untuk bekerjasama dengan media yang telah terverifikasi Dewan Pers. Namun, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh menepis isu itu.

“Dewan Pers tidak pernah meminta pemerintah daerah untuk tidak bekerjasama dengan perusahaan media yang belum terfaktual oleh Dewan Pers,” kata Mohammad Nuh.

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun pun menambahkan tidak masalah adanya kerjasama antara media dengan pemerintah daerah, selama media tersebut merupakan sebuah perusahaan berbadan hukum.

“Dewan Pers tidak pernah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa media yang boleh bermitra dengan pemerintah itu harus terverifikasi. Tidak ada surat itu,” tambah Hendry.

Terpenting bagi Dewan Pers, perusahaan media itu berbadan hukum dengan adanya penanggungjawab utama. “Sesuai Undang-undang Pers, itu saja cukup sebenarnya. Tidak harus terverifikasi, tapi kalau memang terverifikasi artinya telah teruji secara administratif,” tandas Hendry. (Kanalkalimantan.com/fikri/red)