Camat dan PPK XIII Koto Kampar Bersinergi Lakukan Pencermatan Data Pemilih 2019

XIII KOTO KAMPAR, BerkasRiau.com- Mengantisipasi terjadinya permasalahan paska pemilu 2019 mendatang Camat XIII Koto Kampar Rahmat Fajri S.STP. M.Si bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menginisiasi kegiatan Gerakan Melindungi Hak Pemilih dan pencermatan DPTHP yang dilaksanakan pada Kamis (25/10/2018) siang di Aula lantai II kantor camat XIII Koto Kampar.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut Camat XIII Koto Kampar Rahmat Fajri, Kapolsek XIII Koto Kampar Budi Koramil XIII Koto Kampar yang diwakili oleh Ardinalisman, PPK dan Panwaslu kecamatan XIII Koto Kampar.

Sebagai narasumber dalam kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa, Calon Legislatif, PPS dan PPL se-Kecamatan XIII Koto Kampar itu Komisioner KPU kampar Ahmad Dahlan,SE.MSy dan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kampar Amin Hidayat, S.Hi MM.

Dalam sambutannya Rahmat Fajri mengucapkan terimakasih kepada kepala desa dan calon legislatif yang telah memenuhi undangan melihat pentingnya agenda dari jajaran KPU kampar terkait terdaftarnya warga pada Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Kita tidak berkeinginan terjadinya kejadian yg tidak diinginkan setelah pemilu, tuntut menuntut terkait daftar pemilih yang masih tercecer, baiknya sekarang data yang kita perbaiki dan melibatkan diri untuk sama-sama cek data warga kita,” terangnya.

Dalam materinya Devisi Progam Data KPU kampar Ahmad Dahlan mengajak kepada seluruh penyelenggara, pemerintah desa hingga calon legislatif untuk mengecek kembali data warga jika masih ada tercecer pada DPT 2019.

“Dan untuk Calon legislatif juga diharapkan agar ikut mensosialisasikan cek data pemilih atau konstituennya bisa melalui datang ke PPS atau bisa dengan mudah akses KPU RI pemilu 2019 di portal KPU RI,” jelasnya.

Sementara itu Pimpinan Bawaslu Kampar Amin Hidayat berharap agar seluruh elemen ikut berpartisipasi untuk melakukan cek data diri yang telah disediakan oleh jajaran KPU dan Bawaslu.

“Bawaslu juga telah menyediakan posko aduan selama GMHP silahkan warga kita untuk melaporkan jika belum terdata pada DPT, kita harapkan dengan cara ini dapat terhindari kondisi-kondosi klasik yang kerap terjadi pada waktu terdahulu,” pungkas Amin.(won)