BANGKINANG (BerkasRiau.com) – Pjs kepala desa Pulau Tinggi, Kecamatan Kampar Timur Harmalis ditantang oleh warga untuk melakukan audit penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap pertama, pasalnya kepala desa tidak terima dirinya diberitakan tentang penggunaan ADD dan DD secara tidak transfaran.
“Ayo sama-sama kita lakukan audit bersama badan pemeriksaan keuangan kabupaten kampar dengan dinas terkait kemudian menhadirkan perwakilan seluruh komponen masyarakat Desa pulau tinggi dalam menlakutkan trasparasi terkait pengunaa anggran,” ungkap ketua forum pemuda masyarkat peduli pembangunan Desa (FPMPPD) Pulau Tinggi, Hasri Wandi .SPd. kepada BerkasRiau.com di desa Pulau Tinggi Sabtu, (22/10/2016).
Untuk melakukan audit ADD dan DD tersebut, masyarakat juga meminta untuk mendatangkan camat secara professional, karena kegiatan yang dilakukan oleh Pjs kades tersebut tampa mengacu kepada Recana Anggaran Belanja (RAB) serta dalam kegiatan itu pjs kades juga didugaan melakukan peyelewengan dana.
Lebih lanjut hal yang sangat disesalkan oleh ketua FPMPPD tersebut adalah karena pjs kades tidak terima dirinya diberitakan, malah lebih memilih untuk beradu argument dimedia online.
Hasri Wandi sangat menyayangkan sikap dan tanggapan pjs kades pulau tinggi Harmalis dengan menbuat setemen di beberapa media onlen yang mengatakan dirinya sudah megerjakan perkerjaan sesuai petunjuk teknis (RAB).
Serta menbantah dugaan melakutkan peyelewengan dana dan mengaku masyarakat sudah puas dengan kinerjanya dalam mengerjakan kegiatan fisik pada anggaran DD dan ADD tersebut.
“Apa yang sudah di sampaikan Harmalis merupatkan sikap kekanak kanakan yang tak mencerminkan jiwa seorang pemimpin, dimana dirinya bukan mengevaluasi kinerja dirinya bersama Sekdes dan bendahara, malah sibuk menkaripikasi dan menkambing hitamkan masyarakat desa,” tutur Hasri.
Pada pernyataan Harmalis disalah satu media onlin yang mengatakan dirinya sudah megerjakakan keseluruhan, dan sesuatu yang dikerjakan berdasarkan RAB, oleh karena itu masayarakat puas dengan kinerjanya.
Pernyataan itu membuat masyarakat tertantang untuk mendatangkan insfektorat agar melakukan audit.
“Masyarakat mana yang mengatahkan sudah puas dan pekerjaan mana yang di selesaikan sesuai dengan teknis petunjuk RAB, itu semua pembohongan, tidak ada kinerja pjs kades yang selesai,” tegas Hasri.
“Toh kalau pjs kades menjalankan apa yang sudah di bunyikan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tidak akan jadi masalah sebab semua sudah di atur secara jelas dan konkrit terkait regulasi payung hukumnya,” sambungnya.
Kegagalan pjs kades juga diaminkan oleh masyarakat lain, seperti yang disampaikan oleh salah seorang tokoh pemuda Desa Pulau Tinggi, Sasra Hadi Dona.SPD.
Melalu via tlpn genggamnya, ia menyebut Harmalis selaku pjs memang tak menperlihatkan sikap terbuka sedikitpun dalam pengunaan anggran ADD dan DD, dimana setiap sudut kegiatan tak menperlihatkan papan informasi terkait besaran anggaran yang di pakai.
“Kalau Memang menpunyai niat baik dalam mengunakan anggaran ADD dan DD, sesuian petunjuk teknis RAB mengapa harus takut memasang papan informasi kepada masyarakat,” tutur Sasra.
Sasra juga menyayangkan sikap Sekdes dan Bendehara yang ikut menbodoh-bodohi masyaraskat setempat.
“Seharusnya meraka itulah yang menjadi ujung tombak dalam membawah Desa Pulau Tinggi ke arah yang lebih baik sebab pjs yang sekarang hanya sementara memimpin desa kita namun meraka silau dengan anggaran yang banyak,” tandasnya.(kimek)
Editor : Defrizal