Thursday , April 9 2020
Home / Lingkungan / Hari Ini Presiden Jokowi Serahkan SK Hutan Adat untuk Kampar

Hari Ini Presiden Jokowi Serahkan SK Hutan Adat untuk Kampar

Pekanbaru, BerkasRiau.com – Hari ini Jumat (21/2) dua kenegerian di Kabupaten Kampar akan mendapatkan SK Hutan Adat Adat dari pemerintah Republik Indonesia.

SK ini akan diserahkan langsung kepada Perangkat adat dua kenegerian oleh Presiden Jokowi di Taman Hutan Raya (Hatura) Sultan Syarif Hasyim Kabupaten Siak. Dua Kenegerian ini adalah Kenegerian Kampa dan Kenegerian Patapahan.

“Dari propinsi Riau hanya dua kenegerian ini yang hutan adatnya di SK kan oleh presiden,” kata Ketua Tim Kerja Percepatan dan Penetapan Hutan Adat Kampar (TKP2HAK), Himyul kepada awak media di Pekanbaru usai rapat persiapan penyerahan SK di Pekanbaru (20/2).

Dijelaskan Himyul, di Riau saat ini ada 308 komunitas adat, dan yang diusulkan ke pemerintah hutan adatnya hanyalah Kampar, karena untuk bisa mengusulkan hutan adat banyak yang perlu dipersiapkan, salah satunya adanya regulasi dari pemerintah daerah, berupa SK dari Bupati atau Gubernur dan Kampar sudah mengeluarkan 7 SK Hutan Adat di kabupaten Kampar.

Ada lima hutan yang diusulkan untuk menjadi Hutan Adat di Kampar yaitu Hutan Adat Kuok, Hutan Adat Petapahan, Hutan Adat Rumbio, Hutan Adat Batu songgan, Hutan adat Kampa ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun yang disetujui baru dua, yaitu Hutan Adat Kampa dengan SK nomor 7504/menlhk-PSKL/PTKHA/KUM-1/9/2019 dengan nama Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida dan Ghimbo Pomuan seluas 256 Hektar.

Dan untuk Petapahan SK nomor 2503/menlhk-PSKL/PTKHA/KUM-1/9/2019 dengan nama Hutan Adat Ghimbo Putui kenegerian Petapahan, Kecamatan Tapung, dengan luas 251 Hektar.

Menurutnya dengan adanya SK ini memberikan manfaat bagi masyarakat adat, pertama adanya pengakuan keberadaan Hutan ini milik masyarakat adat, dan pengakuan ini berlaku tidak ukuran tahun atau masa namun bisa selamanya, yaitu selama masyarakat nya masih ada, selama adatnya masih dipakai sebagai aturan masyarakat.

Manfaat kedua diakuinya hutan adat ini adalah dalam pengelolaan hutan adat yang nantinya akan mendapat bantuan atau fasilitas dalam mengelola hutan tersebut, baik dari Pemerintah maupun swasta.

SK ini akan diterima oleh Perangkat adat di dua Kenegerian, bersama dengan Siompu, kepala desa dan unsur pemuda. (R/Rano)

print

Check Also

Citra Satelit Deteksi 28 Titik Panas di Riau

Pekanbaru, BerkasRiau.com – Pada tanggal 31 Maret 2020, pukul 06.00 pagi, citra satelit mendeteksi sebanyak …