Thursday , August 22 2019
Home / Daerah / K A M P A R / Kadisdikpora Kampar Bantah Pencarian Dana BOS Dipersulit

Kadisdikpora Kampar Bantah Pencarian Dana BOS Dipersulit

KAMPAR, BerkasRiau.com – Terkait adanya kesulitan pencarian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikemukakan oleh Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten menyatakan, kalau persyaratan lengkap cair.

“Tidak benar Disdikpora Kampar mempersulit, menghambat atau menghalangi pencairan dana BOS yang diajuhkan pihak Sekolah Dasar (SD) ataupun Sekolah Menengah Pertama,” ujar M, Kadisdikpora didampingi Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas), Nandang Priyatna, Kamis (8/8/2019).

Sebenarnya, Disdikpora Kampar tidak menginginkan adanya permasalahan terhadap dana yang dicairkan, karena adanya regulasi peraturan perundangan baru. “Kita tidak ingin adanya permasalahan dalam pencairan, itu sebabnya terkesan dipersulit,” jelas Yasir.

Dikatakan Yasir, pengelolaan dana BOS harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2019 tentang petunjuk tehknis BOS dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Nomor 2942/D/PB/ 2019 tentang pembelian Buku Teks dan Non Teks melalui dana BOS tahun angaran 2019.

“Tadi, telah dilakukan sosialisasi tentang Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLAH) di tingkat SD dan SMP dalam pembelian buku oleh sekolah melalui sistem online kepada Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Operator,” ujar Yasir.

Diakui Yasir, para Kepala Sekolah belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai SIPLAH, itu karena SIPLAH mulai disosialisasikan pada tanggal 5 Juli oleh pihak Kementerian di Jakarta, ungkapnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2019 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, pembelian Buku Teks Utama yaitu buku pelajaran berdasarkan Kurikulum 13, dimana pembelian bukunya menggunakan sistem Zona. Sedangkan pembelian Buku Non teks, ini melalui Aplikasi SIPLAH, buku tersebut dari Mendikbud

Ini yang kita sosialisasikan, karena pembelian Buku Non Teks diberlakukan pada Bulan Juli 2019 agar Kepala Sekolah tidak menyalahi aturan, ketika Kepala Sekolah melakukan pembelian atau pesanan, juga sesuai dengan petaturan Mendikbud nomor 1 tahun 2019 tentang penggunaan dana BOS dan Peraturan Mendikbud nomor 3 tahun 2019 tentang pembelian barang dan jasa. “Kedua sistem pembelian buku ada di E-Katalog,” tuturnya.

Pembelian buku melalui Aplikasi SIPLAH merupakan Buku Non Teks, buku tambahan untuk kelengkapan kebutuhan perpustakaan. Jika dana BOS Buku telah habis untuk pembelian Buku Utama, tidak diharuskan membeli lagi buku pada Aplikasi SIPLAH.

Sosialisasi SIPLAH bertujuan agar pihak sekolah membelanjakan dana BOS Buku yang alokasi anggarannya 20 persen dari dana BOS diterima, sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian, terangnya.

Untuk itu, Ia menghimbau kepada Kepala Sekolah untuk dapat mempergunakan dana BOS sesuai aturan berlaku dan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS dengan benar, sehingga tidak menimbulkan permasalahan.

“Motto Disdikpora Kampar saat ini yaitu, melayani dengan Tulus, Integritas dan Profesional,” ujar Yasir. (Syailan Yusuf).

print

Check Also

Dump Truck Pengangkut Material Masih Hilir Mudik Dalam Kota Bangkinang

KAMPAR, BerkasRiau.com – Aktifitas mobil Dump Truck pengangkut bahan material seperti, tanah, kerikil dan batu koral dalam …