Friday , July 20 2018
Home / Hukrim / LSM Penjara Kembali Temukan Dugaan Kasus Pungli Sertifikat Prona Di Gunung Sahilan

LSM Penjara Kembali Temukan Dugaan Kasus Pungli Sertifikat Prona Di Gunung Sahilan

BANGKINANG, BerkasRiau.com – Peraturan Presiden tentang Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), upaya untuk menciptakan indonesia yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, diduga tidak membuat Pejabat Daerah atau Penyelenggara Negara tunduk dan takut terhadap UU tersebut.

Masih ditemukan dugaan Pejabat Daerah atau Penyelenggara Negara yang melakukan praktek pungutan liar.

Hal ini berangkat dari temuan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM PENJARA) Kabupaten Kampar.

Pasalnya LSM ini kembali temukan Dugaan praktek pungli Proyek Operasi Nasional (PRONA) di Desa Gunung Mulya dan Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Sahilan.

Hal ini disampaikan ketua LSM Penjara Kabupaten Kampar, Rudi Hartono Lase, ke pada BerkasRiau.com melalui Whatsappnya, Sabtu (12/5/2018).

Menurut Rudi Lase, sebelumnya pihaknya telah menemukan kasus pungli sertifikat prona di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, dan telah melaporkan hal tersebut secara tertulis ke pada Kejari Kampar, tertanggal 6/18 Nomor 105/Li/DPC-LSM-PJR/KPR/III/2018.

Rudi berharap dugaan kasus tersebut dapat segera menuai titik terang dengan penetapan tersangka hingga hukum tegak sebagai efek jera ke pada okum pejabat maupun Penyelenggara Negara lainnya.

Ditambahkannya, laporan tertulis LSM Penjara disampaikan ke Kejari Kampar dilengkapi barang bukti berupa surat pernyataan bermaterai dari warga dan photo copy sertifikat prona.

” Laporan LSM Penjara ke Kejari Kampar  atas dugaan kasus Pungli Desa Gunung Sari secara tertulis disampaikan dilengkapi barang bukti surat pernyataan bermaterai dari masyarakat Desa Gunung Sari disertai Foto Copy sertifikat prona, sebanyak 7 orang aparat Desa dan Kepala Desa Gunung Sari, telah dipanggil pihak kejaksaan untuk diperiksa dimintai keteranga, ” ungkap nya. 

Ia menduga, pungutan liar yang bervariasi pada sertipikat prona banyak melibatkan oknum-oknum perangkat Desa, antaralain oknum RT dan Oknum Kadus, sehingga LSM Penjara menilai perbuatan praktek pungutan liar ini adalah perbuatan korporasi atau berjamaah.

 

Redaksi (Anar Nainggolan) 

print

Check Also

Pejabat KKP Paparkan Rencana Pembangunan ICS di Koto Perambahan 

BANGKINANG, BerkasRiau.com -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) paparkan rencana pembangunan Integrated Cold Storage (ICS) atau Gudang …